Pertahanan & Keamanan Rakyat Semesta

16 Sep

Masih ingat dengan Hankamrata? Di era orde baru, Hankamrata adalah doktrin militer yang berarti pertahanan keamanan rakyat semesta. Ini adalah doktrin paling fundamental yang dijalankan militer demi pertahanan dan keamanan negara pada saat itu. Prinsip dari Hankamrata adalah melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik sipil maupun militer, untuk terlibat aktif menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Seiring kejatuhan Presiden Soeharto dan euforia reformasi, istilah inipun hilang dari memori kolektif masyarakat.

Di era orde baru, TNI dan Polri mengemban tugas yang sama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Di era Presiden Habibie, pemisahan TNI & Polri dilakukan sebagai wujud dari implementasi semangat reformasi. Inpres No 2 tahun 1999 adalah wujud nyata kerja Habibie untuk memenuhi keinginan mayoritas rakyat Indonesia pada saat itu.

Inpres tersebut kemudian dikongkretkan oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid dengan menerbitkan Kepres Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang langsung berada di bawah Presiden. Sejak saat itulah, unsur TNI dan Polri dalam Lembaga Yudikatif, terpisah.

Konsep polisi sipil ini justru berbenturan dengan konsep dasar pertahanan keamanan rakyat semesta. Ancaman kedaulatan negara saat ini pun semakin beragam, kompleks dan tidak sekonvensional dulu. Erosi terhadap keutuhan NKRI tidak hanya datang dari luar negeri, bahkan ancaman terbesar bisa datang dari dalam negeri.

Contoh kasus adalah terorisme. Penanganan terhadap terorisme telah mengubah polisi sipil menjadi kekuatan tempur yang sebenarnya merupakan hak militer. Penanganan terhadap rakyat yang dituduh terlibat terorisme pun menggunakan cara-cara militeristik. Mereka diperlakukan seperti combatan (pihak yang berperang) dengan konsekuensi adalah pembenaran penembakan di tempat. Setelah eksekusi terhadap Imam Samudera cs, para pelaku teroris tidak lagi menjalani persidangan. Tim densus 88 menghabisi mereka yang disangkakan sebagai teroris dengan cara tembak di tempat. Berbagai pihak pun redup serta alpa atas persoalan ini.

Lalu, di mana peran TNI dalam penanganan terorisme? Dengan alasan TNI lebih mengemban tugas pertahanan negara dari ancaman luar negeri, penanganan terorisme di dalam negeri lebih didominasi oleh Polri. TNI sebenarnya memiliki kesatuan-kesatuan profesional untuk mengatasi masalah ini, namun kesatuan yang muncul di permukaan adalah Densus 88. TNI sendiri memiliki kekuatan untuk menumpas gerombolan teroris, seperti Detasemen 81, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) maupun Detasemen Bravo 90. Meski di berbagai kesempatan, kita bisa menyaksikan latihan gabungan penanggulangan terorisme antara TNI-Polri di media massa.

Saya sedikit radikal dalam melihat persoalan ini. Saya juga sedikit curiga, bahwa sebenarnya isu supremasi sipil, pelanggaran HAM, demokratisasi adalah salah satu cara melemahkan pertahanan dan keamanan negara. Coba tengok hasil survei Indobarometer beberapa waktu lalu, hasilnya mayoritas rakyat Indonesia merindukan orde baru. Bahkan, sosok Soeharto lebih disukai dari sosok Presiden SBY saat ini. Kondisi realitas ini tidak lepas dari perilaku pemimpin sipil yang terus menari di atas keterpurukan kasus-kasus korupsi, ketiadaan ketegasan hukum serta hilangnya wibawa seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi rakyat.

Kita tentu tidak berharap TNI kembali ke tampuk kekuasaan. Kita hanya berharap kedaulatan negara tidak terenggut dengan adanya ancaman-ancaman dari dalam negeri. Sosok pemimpin yang tegas, membela kepentingan bangsa dan memiliki spirit nasionalisme yang tinggi, adalah harapan rakyat seluruhnya. Inti dari tulisan ini adalah mari kita renungkan lagi apakah yang sudah kita lakukan selama reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah benar. Kita lihat, reformasi ternyata tidak membuat kondisi negara lebih baik, meski harus diakui ada banyak hal yang positif yang kita temukan setelah orde baru runtuh.

TNI harus kembali tampil untuk menjadi garda terdepan dalam mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terombang ambing dalam perpecahan kelompok yang hanya melemahkan banyak potensi di negeri ini. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: